Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Akhmad Iswan H. Caya, menyoroti potensi kerusakan jalan di tengah meningkatnya curah hujan. Ia menilai pembangunan infrastruktur tanpa perbaikan drainase hanya akan mempercepat kerusakan konstruksi yang telah dibangun dengan anggaran besar.
Menurut Iswan, pembagian tanggung jawab antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sudah jelas. Provinsi menangani pembangunan konstruksi jalan, sementara sistem drainase menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat.
“Untuk pembangunan jalan kita tangani di provinsi. Tapi drainase kita serahkan ke kota atau kabupaten. Ini harus berjalan beriringan,” ujarnya, Rabu (25/02).
Ia mengingatkan, air merupakan faktor utama yang mempercepat degradasi jalan. Tanpa saluran pembuangan yang baik, genangan air akan merusak struktur jalan, meski menggunakan konstruksi yang lebih kuat seperti rigid beton.
Sejumlah ruas, kata Iswan, kini dibangun dengan konstruksi rigid beton dengan estimasi anggaran sekitar Rp10 miliar per kilometer. Material tersebut dinilai lebih tahan terhadap beban berat dibandingkan hotmix.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa daya tahan jalan juga bergantung pada pengawasan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Jika kendaraan bermuatan berlebih tetap melintas tanpa kontrol, usia pakai jalan akan jauh berkurang.
“Kekuatan konstruksi tidak akan berarti kalau kendaraan ODOL masih bebas lewat. Semua pihak harus ikut menjaga,” tegas politisi Fraksi PAN tersebut.
Iswan menambahkan, ruas jalan timur sebagai jalur penghubung antar kabupaten memiliki fungsi strategis bagi aktivitas masyarakat. Infrastruktur tersebut tidak hanya mendukung distribusi barang, tetapi juga akses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pengguna jalan agar pembangunan infrastruktur benar-benar memberikan manfaat jangka panjang.
