Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Akhmad Iswan H. Caya, mengingatkan agar pembangunan infrastruktur jalan di Lampung dibarengi dengan perbaikan sistem drainase. Tanpa itu, ia menilai kualitas jalan tidak akan bertahan lama, terutama di tengah meningkatnya intensitas hujan.
Menurut Iswan, skema pembagian kewenangan telah diatur dengan jelas. Pemerintah provinsi bertanggung jawab pada konstruksi jalan, sedangkan pemerintah kabupaten/kota menangani drainase.
“Pak Gubernur dan Ibu Wagub sudah turun langsung meninjau lokasi. Untuk pembangunan jalan kita tangani di provinsi. Tapi drainase kita serahkan ke kota atau kabupaten. Ini harus berjalan beriringan,” ujarnya, Rabu (25/02).
Ia menegaskan, air menjadi faktor utama penyebab kerusakan jalan. Tanpa drainase yang memadai, konstruksi sekuat apa pun akan cepat mengalami penurunan kualitas.
“Kalau drainasenya tidak diperbaiki, ya tetap hancur juga. Sekarang musim hujan meningkat. Air itu musuh utama jalan,” tegas politisi Fraksi PAN tersebut.
Iswan menjelaskan, sejumlah ruas kini menggunakan konstruksi rigid beton yang dinilai lebih kuat dibandingkan hotmix. Dengan estimasi anggaran sekitar Rp10 miliar per kilometer, rigid beton dianggap lebih mampu menahan beban kendaraan berat.
Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan konstruksi harus dibarengi dengan pengawasan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL). Jika kendaraan bermuatan berlebih masih bebas melintas, usia jalan dipastikan tidak akan optimal.
“Kita berharap pengguna jalan ikut menjaga. Terutama pengusaha angkutan besar, jangan sampai ODOL. Membangun ini tidak bisa pemerintah sendiri, semua harus punya kepedulian,” katanya.
Ia menambahkan, ruas jalan timur sebagai jalur lintas antar kabupaten memiliki peran strategis bagi konektivitas daerah. Infrastruktur tersebut tidak hanya menopang aktivitas ekonomi, tetapi juga akses layanan kesehatan, pendidikan, dan mobilitas masyarakat.
“Infrastruktur itu bukan sekadar ekonomi. Di situ ada akses kesehatan, pendidikan, dan keselamatan. Transportasi itu konektivitas antar kabupaten,” pungkasnya.
