Di tengah derasnya arus informasi dan dinamika pembangunan daerah, peran pers dinilai semakin krusial. Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang diperingati setiap 9 Februari menjadi pengingat bahwa media memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak pada masyarakat.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Ni Ketut Dewi Nadi, menegaskan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial.
“Pers memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan publik benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Kritik yang berbasis data dan fakta sangat dibutuhkan,” ujarnya, Senin (9/2).
Menurutnya, tantangan dunia jurnalistik saat ini semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital. Penyebaran hoaks dan disinformasi dapat dengan cepat membentuk opini publik, sehingga media dituntut menjaga akurasi dan integritas dalam setiap pemberitaan.
“Kecepatan memang penting, tetapi ketepatan dan verifikasi adalah kunci. Pers harus tetap menjadi rujukan yang kredibel,” tegasnya.
Sebagai legislator yang membidangi infrastruktur, Dewi Nadi berharap media terus memberikan perhatian terhadap isu-isu pembangunan daerah. Ia menilai, pemberitaan yang konsisten dan berimbang dapat membantu menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama kelompok yang kurang terjangkau informasi.
Ia juga menekankan pentingnya hubungan yang transparan dan konstruktif antara pemerintah dan pers. Menurutnya, sinergi yang sehat akan memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan publik.
“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga insan pers Indonesia semakin profesional, berintegritas, dan terus berani menyuarakan kebenaran untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
