Gubernur Lampung menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan produk hukum daerah yang telah ada. Pesan itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung yang digelar Kamis (9/10/2025).
Dalam pandangan resminya, Gubernur menegaskan bahwa penyusunan Raperda tersebut harus memperhatikan berbagai regulasi daerah yang telah mengatur sektor pertanian, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur yang masih berlaku.
“Penyusunan Raperda ini harus memperhatikan produk hukum daerah yang sudah ada agar tidak terjadi tumpang tindih. Raperda juga harus berpedoman pada Perda Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2023–2044,” ujar Marindo membacakan pendapat Gubernur.
Selain itu, Gubernur juga meminta agar materi dalam Raperda diperkuat dengan pengaturan tentang penggunaan air, luasan lahan, penyediaan bibit unggul, dan distribusi pupuk sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
“Raperda ini perlu menegaskan arah pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian sumber daya alam. Kita ingin petani sejahtera, tapi lingkungan juga tetap terjaga,” lanjutnya.
