Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menegaskan target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen tidak akan tercapai tanpa kolaborasi solid antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
Hal itu disampaikan Giri saat menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 di Balai Keratun, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (15/1/2026).
Menurutnya, perencanaan pembangunan harus disusun secara terukur, aspiratif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. DPRD, kata dia, akan memastikan setiap program dalam RKPD memiliki korelasi langsung dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci. Seluruh komisi yang bermitra dengan OPD harus menurunkan ego sektoral dan memperkuat kolaborasi agar program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Giri juga menyoroti program makan bergizi gratis yang dinilai memiliki potensi strategis dalam menekan angka kemiskinan, terutama jika pelaksanaannya melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera.
“Jika dikelola dengan tepat, program ini bukan hanya meningkatkan gizi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD akan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penganggaran agar RKPD 2027 selaras dengan visi pembangunan daerah dan nasional, termasuk agenda besar Indonesia Emas 2045.
Menurut Giri, keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi prasyarat penting agar program tidak tumpang tindih dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Lampung.
