Suasana berbeda terlihat di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026). Di tengah aksi unjuk rasa BEM SI Lampung yang membawa bendera Aliansi Lampung Melawan, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, memilih duduk bersama mahasiswa dan mendengarkan langsung aspirasi yang disampaikan.
Tak ada sekat. Di hadapan massa aksi, Giri Akbar membuka ruang dialog terbuka. Mahasiswa menyampaikan enam tuntutan terkait kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung.
Enam poin itu meliputi menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama daerah, mewujudkan pendidikan gratis, penambahan anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honorer, pemindahan siswa dan guru SMA Siger ke sekolah berlegalitas resmi disertai jaminan beasiswa, serta dorongan penerapan pajak progresif untuk menopang anggaran pendidikan.
Giri menegaskan DPRD menerima seluruh aspirasi tersebut. Ia menyatakan lembaganya akan menindaklanjuti dan mengawal tuntutan mahasiswa bersama Pemerintah Provinsi Lampung sesuai kewenangan yang dimiliki.
Turut mendampingi dalam dialog tersebut Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana dan Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan, serta sejumlah anggota dewan lainnya. Hadir pula perwakilan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk jajaran Dinas Pendidikan.
Ketua Komisi V yang membidangi pendidikan menambahkan komitmen DPRD untuk fokus mengawal implementasi kebijakan pendidikan, termasuk program pendidikan gratis SMA dan SMK negeri, peningkatan kesejahteraan guru honorer, hingga penyelesaian persoalan sekolah yang belum memiliki legalitas agar tidak merugikan siswa.
Bagi DPRD Lampung, aksi mahasiswa merupakan bagian dari partisipasi publik yang harus dihormati. Dialog yang terbangun diharapkan menjadi langkah awal mencari solusi konkret demi perbaikan sistem pendidikan di Provinsi Lampung
