Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Pandangan umum Fraksi PKB tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Sasa Chalim dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Selasa (1/7/2025).
Sasa mengungkapkan, Fraksi PKB menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dalam APBD Provinsi Lampung Tahun 2024 yang tercatat mencapai Rp 69,897 miliar.
“SiLPA yang besar tidak bisa semata-mata dibaca sebagai hasil penghematan anggaran. Justru ini harus menjadi refleksi kritis terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah,” ujarnya.
Menurut Fraksi PKB, besarnya SiLPA biasanya mencerminkan rendahnya serapan anggaran dan tertundanya pelaksanaan program yang telah direncanakan dan dianggarkan. Faktor penyebabnya antara lain perencanaan yang kurang realistis, lemahnya koordinasi antar perangkat daerah, hingga kendala teknis dan administratif.
Lebih jauh, Fraksi PKB juga menyoroti lemahnya daya serap anggaran di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama pencapaian program prioritas Pemprov Lampung.
“Ketika OPD tidak mampu melaksanakan kegiatan sesuai alokasi dan jadwal, dampaknya bukan hanya rendahnya realisasi anggaran, tetapi juga tertundanya pelayanan publik dan manfaat yang seharusnya diterima masyarakat,” jelasnya.
Penyebab lemahnya serapan OPD, kata Sasa, meliputi perencanaan teknis yang tidak matang, keterbatasan kapasitas SDM, hingga proses administrasi yang lambat dan berbelit.
Fraksi PKB mendorong dilakukan evaluasi kinerja lintas OPD secara komprehensif, terutama terhadap unit-unit kerja yang secara berulang menunjukkan ketertinggalan dalam eksekusi anggaran.
“Pemerintah provinsi perlu mengambil langkah tegas dalam bentuk pembinaan, rotasi, bahkan koreksi struktural jika diperlukan, agar program strategis dapat dieksekusi optimal dan tepat waktu,” tegasnya.
