Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung, Fahrorrozi, menyampaikan apresiasi atas kebijakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menghapus iuran komite di seluruh SMA dan SMK Negeri se-Provinsi Lampung. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah konkret untuk meringankan beban ekonomi masyarakat serta memperkuat komitmen pemerataan akses pendidikan.
“Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil. Penghapusan iuran komite akan sangat membantu orang tua siswa, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah,” ujar Fahrorrozi, Sabtu (7/6/2025), di kantor DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung.
Menurutnya, iuran komite selama ini menjadi beban tambahan karena tidak seragam dan tidak semua orang tua siswa mampu membayarnya. Sebagai pengganti, Gubernur Lampung berkomitmen membiayai operasional sekolah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung.
“Langkah ini sejalan dengan semangat menyediakan pendidikan yang adil, merata, dan bebas biaya, tanpa mengorbankan kualitas layanan di sekolah negeri,” tambahnya.
Dukungan serupa juga disampaikan Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Fauzi Heri. Ia menegaskan, fraksinya siap mengawal implementasi kebijakan tersebut agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Fraksi Partai Gerindra siap mendukung dan mengamankan kebijakan ini. Ini langkah pro-rakyat yang harus dijaga kesinambungannya,” ujarnya.
Fauzi juga mendorong agar Dinas Pendidikan Provinsi Lampung memastikan penyaluran dana operasional sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Pengawasan sangat penting agar tidak muncul pungutan liar dalam bentuk baru. Fraksi Gerindra akan turut memastikan hal itu,” tandasnya.
Kebijakan penghapusan iuran komite menjadi bagian dari program 100 hari kerja Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan dinilai sebagai langkah progresif untuk mendukung pendidikan gratis dan berkualitas di Lampung.
