Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Lampung memberikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Demokrat, M. Junaidi, dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (1/7/2025).
Menurut Junaidi, RPJMD harus menjadi peta jalan pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, program-program nasional, serta kebutuhan riil masyarakat Lampung.
Fraksi Demokrat mendorong penyusunan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur dan berbasis outcome, khususnya di sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, serta penanggulangan kemiskinan.
“Pembangunan lima tahun ke depan harus bersifat inklusif dan berkelanjutan. Pemerataan antarwilayah, pengurangan kesenjangan sosial, serta pelibatan kelompok rentan, pemuda, dan perempuan harus menjadi prinsip utama,” tegasnya.
Demokrat juga menekankan pentingnya perencanaan berbasis data akurat (evidence-based policy), dengan pemetaan prioritas yang spesifik dan terukur. Selain itu, penguatan sistem pengawasan berbasis digital dinilai penting untuk memastikan tata kelola yang adaptif dan akuntabel.
Meski mendukung pembahasan dua Raperda yang tengah dibahas — RPJMD dan Pemberian Insentif Investasi — Fraksi Demokrat memberi peringatan agar skema insentif dilakukan secara selektif.
“Tanpa perencanaan matang dan seleksi ketat, insentif justru bisa menjadi beban fiskal dan menimbulkan risiko jangka panjang. Kami berharap regulasi ini menjadi fondasi kuat menuju Lampung yang inklusif, berdaya saing, dan maju — tapi semua itu harus dimulai dengan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab,” tutup Junaidi.
