Anggota DPRD Provinsi Lampung, Munir Abdul Haris, mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kapal penyeberangan sendiri.
Ia berharap rencana tersebut bisa dimasukkan dalam APBD 2026 sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan potensi daerah.
Menurut Munir, kepemilikan kapal milik daerah bukan hanya soal prestise, tetapi juga upaya mengoptimalkan jalur penyeberangan tersibuk di Indonesia, yakni Bakauheni–Merak.
“Lampung punya ikon Bakauheni. Kalau kita memiliki kapal sendiri, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan daerah,” kata Munir, Kamis (14/8/2025).
Munir menyoroti kecilnya kontribusi sektor pelabuhan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Berdasarkan data 2024, total retribusi pelabuhan yang masuk ke kas daerah hanya mencapai Rp78 juta.
“Angka itu terlalu kecil, padahal Bakauheni adalah gerbang utama transportasi laut Sumatera–Jawa,” ujarnya.
Politisi PAN itu optimistis wacana ini bisa diwujudkan di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Ia mengusulkan agar pembiayaan awal atau down payment dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Lampung, sedangkan sisanya dapat dilunasi dengan skema kredit jangka menengah.
Munir meyakini, kepemilikan kapal daerah akan membuka peluang besar untuk menambah PAD, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga dalam layanan penyeberangan.
“Ini bukan sekadar mimpi, tetapi langkah strategis untuk memperkuat perekonomian daerah dalam jangka panjang,” tegasnya.
Ia berharap usulan tersebut mendapat dukungan dari eksekutif dan legislatif agar bisa masuk dalam rencana penganggaran tahun depan.
“Kalau kita berani melangkah, Lampung bisa jadi pemain utama di jalur Bakauheni–Merak, bukan cuma penonton,” pungkas Munir. (*)
