DPRD Provinsi Lampung mendesak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja lebih serius dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama OPD mitra kerja terkait pembahasan Rancangan APBD 2026.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, menilai sektor kesehatan masih memiliki peluang besar untuk mendongkrak PAD.
“Misalnya di BLUD Dinas Kesehatan ada RSUD Abdul Moeloek (RSUDAM) dan RSJ Provinsi Lampung. Rumah sakit ini bisa mengoptimalkan PAD lewat berbagai program, seperti pelatihan kedokteran hingga layanan rehabilitasi pecandu narkotika,” kata Deni, Selasa (26/8/2025).
Deni menambahkan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Labkesda juga bisa dimaksimalkan melalui retribusi layanan laboratorium, penyewaan fasilitas, dan medical check up. Ia juga menyebut peluang kerja sama lintas OPD terbuka lebar.
“Misalnya Disnaker bisa berkolaborasi dengan pihak swasta untuk membuka sumber PAD baru,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Lampung, Budi Yuhanda, menilai potensi PAD tidak hanya di sektor kesehatan, tapi juga di energi, perhubungan, dan pertambangan.
“Dinas ESDM punya peluang dari Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi dan gas, juga pajak mineral bukan logam dan batuan. Dishub juga bisa memaksimalkan aset maupun BUMD di bawahnya,” jelas Budi.
Ia menambahkan, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) juga dapat menambah PAD dari pajak alat berat.
“Potensi di ESDM bisa sampai Rp2 miliar, DLH juga sekitar Rp2 miliar dari sektor pertambangan. Selebihnya kita dorong dari BUMD,” pungkasnya. (*)
