Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun Lantai III, Komplek Perkantoran Pemprov Lampung, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran DPRD menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan arah perencanaan pembangunan disusun secara terukur, aspiratif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Turut hadir anggota DPRD Abdul Aziz, Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, serta jajaran pejabat eselon II Pemprov dan kabupaten/kota se-Lampung.
Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungannya terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci keberhasilan perencanaan pembangunan. Seluruh komisi DPRD yang bermitra dengan OPD diminta memperkuat kolaborasi dan mengesampingkan ego sektoral agar program yang dirancang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Giri juga menilai program nasional makan bergizi gratis berpotensi menekan angka kemiskinan, terutama jika melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang dipaparkan dalam forum, persentase penduduk miskin di Lampung pada September 2024 tercatat 10,62 persen, menunjukkan tren penurunan dibandingkan Maret 2024 dan Maret 2023.
Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada optimalisasi potensi ekonomi daerah. Target pertumbuhan dan penurunan kemiskinan, menurutnya, tidak bisa hanya mengandalkan belanja APBD, tetapi juga perlu didorong melalui investasi dan penguatan sektor produktif.
DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar RKPD 2027 tersusun secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
