Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung Yanuar Irawan, menghadiri rapat Forum Komunikasi Provinsi Lampung yang membahas implementasi strategi penguatan rekrutmen peserta JKN-KIS dan peningkatan tingkat keaktifan kepesertaan.
Pertemuan tersebut digelar di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, pada Kamis (12/6/2025).
Dalam forum tersebut, Yanuar menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral antar instansi untuk mendukung pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Lampung pada semester I tahun 2025.
Menurutnya, koordinasi yang solid akan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan teknis di lapangan dan menghindari tumpang tindih kebijakan antarinstansi.
“Dibutuhkan pemahaman yang sama terhadap setiap kebijakan yang berkaitan dengan program JKN-KIS. Masalah rekrutmen dan keaktifan peserta tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri oleh satu lembaga. Ini kerja kolaboratif,” ujar Yanuar saat memberikan pernyataan dalam rapat.
Yanuar juga mengingatkan bahwa pencapaian UHC bukan sekadar target administratif, melainkan berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan.
Oleh karena itu, ia mendorong seluruh instansi yang terlibat untuk memperkuat komunikasi, mempercepat verifikasi data, serta aktif menyosialisasikan program kepada masyarakat.
Forum ini menjadi ajang diskusi strategis antarperwakilan lembaga dan instansi teknis di Lampung, termasuk unsur pemerintah daerah, dinas kesehatan, BPJS Kesehatan, dan mitra lainnya.
Salah satu fokus utama adalah menyatukan persepsi dalam penyusunan kebijakan serta mekanisme teknis yang lebih efisien dan responsif terhadap tantangan di lapangan.
Program JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan menjadi salah satu ujung tombak sistem jaminan sosial nasional. Untuk mencapai UHC, pemerintah daerah dituntut untuk menjamin bahwa seluruh warga telah terdaftar sebagai peserta aktif dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
Pertemuan ini juga menghasilkan sejumlah rencana tindak lanjut, termasuk penajaman strategi kampanye edukasi publik, peningkatan validitas data kepesertaan, serta penguatan dukungan anggaran melalui sinergi lintas sektor.(*)
