DPRD Provinsi Lampung meminta pemerintah daerah memperkuat sistem deteksi dini dan pengawasan kesehatan menyusul meningkatnya temuan kasus HIV di Lampung, khususnya di Kota Bandar Lampung.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Syukron Mukhtar, menilai peningkatan kasus harus direspons dengan langkah sistematis, bukan hanya melalui imbauan moral semata. Menurutnya, pemetaan data dan skrining kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian penyebaran.
Ia mendorong pemerintah melakukan identifikasi secara menyeluruh agar perkembangan kasus dapat diketahui lebih awal dan ditangani secara tepat.
“Pemerintah perlu bergerak cepat dengan langkah terukur, termasuk penguatan deteksi dini dan edukasi yang berkelanjutan,” ujarnya, Selasa (24/2).
Syukron juga menekankan pentingnya pendekatan yang tidak diskriminatif terhadap penyintas HIV. Ia mengingatkan agar tidak terjadi stigma yang justru menghambat proses penanganan dan pendampingan kesehatan.
“Yang sudah teridentifikasi harus tetap mendapatkan perlindungan dan layanan kesehatan yang memadai,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Lampung dari daerah pemilihan Kota Bandar Lampung, Ade Utami Ibnu, menyatakan keprihatinannya dan berharap data yang muncul merupakan hasil pemeriksaan yang lebih terbuka, bukan indikasi penyebaran yang tidak terpantau.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar upaya pencegahan berjalan optimal, termasuk melalui peningkatan edukasi, pengawasan perilaku berisiko, serta penguatan layanan kesehatan masyarakat.
“Ini perlu menjadi perhatian bersama. Pendekatan kesehatan masyarakat harus diperkuat agar kasus tidak berkembang lebih luas,” pungkasnya.
