DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya efisiensi belanja pegawai agar APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dapat lebih fokus pada program pembangunan prioritas masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua II DPRD Lampung, Ismet Roni, Senin (18/8).
Politisi Partai Golkar itu menyoroti potensi belanja pegawai yang melebihi 30 persen dari total belanja daerah, sehingga berisiko mengurangi ruang fiskal untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
“Pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian secara selektif dan hati-hati agar program prioritas tetap berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujar Ismet.
Ia menekankan bahwa pengendalian belanja pegawai tidak hanya soal gaji dan tunjangan ASN, tetapi juga mencakup belanja perjalanan dinas, honorarium, dan pos pendukung lainnya. Langkah ini penting agar APBD lebih produktif dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Ismet menambahkan, DPRD mendukung upaya Pemprov Lampung dalam membenahi pengelolaan keuangan daerah, selama tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dengan pengawasan yang ketat, belanja pegawai diharapkan tidak membebani APBD, sehingga daerah memiliki ruang fiskal cukup untuk meningkatkan layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang mendesak.
