Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung tengah memprioritaskan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi yang saat ini masih berada di peringkat ke-35 dari 38 provinsi di Indonesia.
Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, mengatakan kondisi ini memprihatinkan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, sebanyak 81 dari 424 SMA negeri dan swasta di Lampung tidak memiliki satu pun lulusan yang diterima di perguruan tinggi pada seleksi masuk tahun 2025.
“Masalah ini sudah berlangsung lama dan baru mulai diurai di masa kepemimpinan Gubernur Mirza. Targetnya jelas, APK naik dan IPM Lampung ikut meningkat,” ujar Deni, Selasa (12/8/2025).
Deni menyebut, biaya pendidikan yang masih tinggi menjadi salah satu penyebab rendahnya minat siswa melanjutkan kuliah. Karena itu, Pemprov dan DPRD mendorong penghapusan berbagai pungutan seperti uang komite, SPP, dan biaya tambahan lainnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan subsidi seragam sekolah agar orang tua tidak terbebani sejak awal masuk sekolah. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menciptakan iklim belajar yang kondusif dan memotivasi siswa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
“Ini bagian dari strategi berjenjang — siswa SD semangat lanjut ke SMP, lalu ke SMA, dan akhirnya kuliah. Kami ingin anak Lampung punya peluang yang sama seperti daerah lain,” kata politisi Demokrat itu.
Deni menegaskan, DPRD akan terus mendorong lahirnya kebijakan yang efektif agar tahun depan lebih banyak lulusan SMA di Lampung diterima di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
“Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak anak Lampung bisa kuliah. Itu target bersama yang sedang kami kejar,” pungkasnya. (*)
