Gelombang aksi mahasiswa kembali menyasar Kantor DPRD Provinsi Lampung. Senin (23/2/2026), BEM SI Lampung yang mengatasnamakan Aliansi Lampung Melawan menggelar unjuk rasa, menuntut pembenahan serius sektor pendidikan di Bumi Ruwa Jurai.
Dalam orasinya, mahasiswa membawa enam tuntutan utama. Mulai dari menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah, mewujudkan pendidikan gratis, penambahan anggaran pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru honorer, pemindahan siswa dan guru SMA Siger ke sekolah berlegalitas resmi dengan jaminan beasiswa, hingga dorongan regulasi pajak progresif demi menopang anggaran pendidikan.
Aspirasi massa diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, didampingi Wakil Ketua I DPRD Lampung Kostiana dan Ketua Komisi V DPRD Lampung Yanuar Irawan.
Sejumlah anggota dewan turut hadir menemui massa aksi, di antaranya Ni Ketut Dewi Nadi, Ferliska Ramadita Johan, Lesty Putri Utami, M. Syukron Mukhtar, Budhi Condrowati, serta Ketut Romeo. Hadir pula Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Ahmad Saefullah, Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Desca Paksi Moeda, serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas M. Rico.
Ketua DPRD Lampung menegaskan lembaganya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. DPRD, kata dia, akan menindaklanjuti dan mengawal tuntutan tersebut bersama Pemerintah Provinsi Lampung sesuai kewenangan yang dimiliki.
Senada, Ketua Komisi V yang membidangi pendidikan menyatakan komitmennya mengawal implementasi kebijakan pendidikan, termasuk program pendidikan gratis di SMA dan SMK negeri, peningkatan kesejahteraan guru honorer, hingga penanganan sekolah yang belum berlegalitas agar tidak merugikan peserta didik.
Bagi DPRD Lampung, aksi mahasiswa merupakan bagian dari kontrol publik yang sah dalam proses pembangunan. Lembaga legislatif bersama pemerintah daerah berjanji memastikan kebijakan pendidikan berjalan konkret, adil, dan merata demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung.
