Badan Anggaran (Banang) DPRD Provinsi Lampung menegaskan agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan juru bicara Banang, Fatikhatul Khoiriyah, saat membacakan laporan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Lampung, Selasa (19/8/2025).
Dalam laporan tersebut dijelaskan, pendapatan daerah naik menjadi Rp7,71 triliun atau bertambah Rp160 miliar dari rancangan semula.
Sementara belanja daerah juga naik Rp160 miliar menjadi Rp7,78 triliun. Selisih sebesar Rp69,89 miliar ditutup melalui pembiayaan daerah, sehingga APBD tetap seimbang.
Khoir, sapaan akrab Fatikhatul, memaparkan tujuh program unggulan yang menjadi fokus pembangunan, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Lampung sebagai Lumbung Pangan Nasional, pengembangan energi terbarukan,penguatan ekonomi desa melalui BUMDes dan koperasi, stabilisasi harga pangan, **pemerataan akses pendidikan, serta kemantapan jalan provinsi dan desa.
“Efisiensi memang dilakukan hampir di seluruh OPD, tapi tetap diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Khoir.
Ia menambahkan, tambahan anggaran juga diberikan untuk sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, Satpol PP, dan pelayanan administrasi publik.
DPRD turut merekomendasikan agar pemerintah memperkuat sistem monitoring, meningkatkan sinergi lintas OPD, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.
Khoir menegaskan, efisiensi anggaran harus diiringi peningkatan kinerja nyata di lapangan.
“Setiap program harus sampai ke rakyat. Jalan harus mantap, pangan terjangkau, layanan publik lebih mudah, dan pembangunan harus adil,” tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Lampung itu. (*)
