Ketua Pansus Tataniaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, mengapresiasi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang menyetujui penghentian impor ubi kayu dan turunannya. Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan nyata terhadap petani lokal, khususnya di Lampung.
“Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden. Ini kabar baik yang sudah lama dinantikan petani singkong,” ujar Mikdar, Senin (26/5/2025).
Politisi Gerindra itu menyebut Lampung memiliki potensi produksi singkong hingga 15 juta ton per tahun dari 600 ribu hektare lahan. Ia menilai produksi dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan nasional tanpa harus impor.
Namun, Mikdar menyoroti lemahnya pendataan produksi singkong. Dari lebih dari 70 perusahaan pengolahan tapioka di Lampung, hanya 24 yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), sehingga data nasional yang tercatat hanya 700 ribu ton.
“Padahal produksi riil lebih dari tiga juta ton. Data yang tidak valid inilah yang memicu impor,” tegasnya.
Ia mendorong seluruh perusahaan segera mendaftarkan diri ke SIINas agar kebijakan berbasis data akurat. Mikdar juga meminta kementerian teknis, pemerintah daerah, dan pelaku industri segera menindaklanjuti arahan Presiden untuk memperkuat tata kelola komoditas singkong dari hulu ke hilir.
“Kalau kita bisa produksi sendiri, kenapa harus impor? Langkah Presiden ini harus jadi momentum perbaikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menindaklanjuti surat dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang merekomendasikan penghentian impor karena produksi dalam negeri dinilai mencukupi.
Kebijakan ini diambil untuk menjaga harga dan melindungi petani dari kerugian akibat banjir produk impor. (*)
