Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp2,14 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mendanai program Sekolah Rakyat. Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram resminya, Rabu, 30 Juli 2025.
“Anggaran APBN (2025) Rp2,14 triliun dan akan makin meningkat pada tahun 2026,” kata Sri Mulyani.
Dari total 159 sekolah rakyat yang ditargetkan beroperasi tahun depan, sebanyak 63 sekolah telah mulai menerima siswa sejak 14 Juli 2025, dengan jumlah peserta didik mencapai lebih dari 9.000 anak.
Pemerintah juga dijadwalkan meluncurkan tambahan 37 sekolah rakyat pada 1 Agustus 2025, disusul 59 sekolah lainnya pada awal September. Sementara 41 sekolah rakyat sisanya masih menunggu proses survei dari Kementerian Pekerjaan Umum setelah pengajuan data lokasi oleh Kementerian Sosial.
Sri Mulyani menyebut program ini sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap anak-anak dari keluarga tidak mampu.
“Ini adalah pemihakan nyata kepada anak-anak keluarga yang tidak mampu untuk mendapatkan kesempatan belajar secara berkualitas dan berkembang, sehingga mereka akan memiliki bekal masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Sekolah rakyat merupakan program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga pra-sejahtera di seluruh Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menambahkan bahwa kehadiran sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi konkret dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Program ini bertujuan menjangkau lokasi-lokasi yang sangat membutuhkan sekolah gratis bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu,” kata AHY.
